Pilkada merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, juga bisa berarti pergantian kekuasaan secara damai dan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dasar hukum Pilkada ini adalah Undang Undang No 32 Tahun 2004 yang merupakan implementasi semangat amandemen UUD 1945 pasal 18 ayat 4. Melalui pilkada merupakan tempat menyalurkan gagasan, aspirasi serta hak politik dalam kerangka jujur dan adil. Bagi provinsi Jawa Tengah pilkada Gubernur/Wakil Gubernur 22 Juni 2008 adalah untuk pertama kalinya. Selain itu pilkada kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah sudah ada yang menyelenggarakan sejak dikeluarkan UU No 32 Tahun 2004 dan rata rata telah berjalan dengan aman.

            Telah menjadi hal yang umum bilamana momen pilkada, masyarakat dijadikan komoditas politik. Wacana kemiskinan, pendidikan murah, terbukanya lapangan pekerjaan, biaya kesehatan gratis akan muncul dari program yang ditawarkan dari calon kepala daerah. Serta nasib rakyat menjadi bagian visi misi calon. Tahapan demokrasi di Indonesia telah diuji dengan momentum pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005. Pilkada langsung bisa menjadi pematangan dan penyadaran demokrasi.

 

Partisipasi Politik

 

            Partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan dari pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Dalam kerangka ini masyarakat bisa berperan sebagai subyek dalam menentukan arah masa depannya. Mencermati pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah terselenggara. Tingkat partisipatif rakyat dalam memberikan suaranya rata rata di ikuti diatas 64% hanya di Kabupaten Pati saja yang tingkat partisipasinya rendah dari 867.184 daftar pemilih, sebnyak 51,80% yang menggunakan hak suaranya.

            Salah satu gejala penting dari pilkada hingga saat ini adalah tingginya angka pemilih yang tidak ikut dalam pemilihan. Munculnya apatisme masyarakat dalam menyambut pilkada dikarenakan berbagai hal. Hingga saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih, memilih golput. Berbagai penjelasan mengenai golput hingga sekarang masih didasarkan pada asumsi dari hasil pengamatan pakar politik. Hasil pengamatan mengapa orang dikategorikan golput. Dikarenakan pertama, masalah administrasi yaitu seorang pemilih tidak tercantum dalam daftar pemilih. Kedua, berkaitan dengan hal hal teknis yaitu sedang ada keperluan ke luar kota, bagi pekerja harus lembur dan tidak di ijinkan mandornya. Ketiga, seseorang tidak memilih karena merasa tidak tertarik dengan politik. Keempat, ekonomi politik yaitu seseorang secara sadar tidak menggunakan hak suaranya dipandang tidak ada gunanya, tidak membawa perubahan berarti bagi dirinya.

 

Tantangan Pilkada

 

            Tantangan mendesak adalah menjadikan Pilkada sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis. Rakyat harus mampu menentukan hak hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab. Pilkada sebagai proses yang baru dalam kehidupan demokratis harus dipahami sebagai suatu proses yang penuh dinamika. Pilkada merupakan salah satu instrumen demokrasi guna menjaring sebanyak mungkin partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik. Melalui pilkada masyarakat bisa memilih dan menentukan arah kebijakan pemerintah selama 5 tahun kedepan. Selain sebagai mekanisme pergantian penguasa, peran partai politik sangat penting juga untuk mengukur sejauh mana kedekatannya dengan masyarakat.  Meskipun sebagian masyarakat masih skeptis dengan pilkada langsung, namun demikian momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai penguatan demokrasi.