Seorang pimpinan kepala daerah yang dipilih secara langsung adalah cerminan dari karakter masyarakat tersebut. Hal ini salah satu contoh adalah gubernur terpilih Jawa Tengah dan Walikota Semarang. Keduanya sama sama dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pilkada. Namun pada akhirnya sebagian masyarakat yang memilihnya tadi merasa kecewa karena tidak seperti yang diharapkan. Bisa dapat diambil pelajaran bahwa kecenderungan masyarakat kita dalam memilih pimpinan daerahnya adalah cenderung kepada figur bukan dari tawaran program yang akan dilakukan jika terpilih nantinya.

Sebagai contoh saling serang antara Pak Bibit Waluyo dan Pak Sukawi sebagai Walikota Semarang terhadap kebijakan pembangunan di wilayahnya merupakan contoh yang tidak baik. Sudah saatnya kebiasaan saling menuding pelan pelan dihilangkan. Ini karena pendidikan kita dahulu sudah turun temurun dan menjadi doktrin yang harus disudahi. Contoh ketika pada waktu masa kanak kanak kalau jatuh tersandung pasti yang disalahkan adalah si Kodok. Padahal si Kodok tidak tahu menahu atas jatuhnya si Anak tadi.

Seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh keteladanan bagi rakyatnya, tentu ini sudah ada teori yang diajarkan dan pelatihan pelatihan untuk itu. Perseteruan Pak Bibit Waluyo dengan Pak Sukawi bermuara pada pencopotan Sekda kota Semarang oleh Pak Sukawi yang dinilai menyalahi prosedur. Disatu sisi Pak Bibit Waluyo bertahan bahwa pergantian itu melanggar atauran main dalam undang undang pemerintah daerah. Sedangkan Pak Sukawi juga mempunyai landasan hukum undang undang yang melandasinya.

Itulah Indonesiaku, perbedaan demi perbedaan selalu dikedepankan. Padahal masing masing kepala daerah tadi harus menguasai apa yang harus dilakukan dan prioritas mana yang dikedepankan. Kita bisanya berantem di dalam negeri saja. Coba kita kupas satu persatu dari kedua tokoh ini.

Pak Sukawi menjabat walikota selama dua periode. Periode pertama terpilih melalui voting anggota DPRD pada saat itu yang di dukung oleh sebagian besar anggota dari PDIP. Pada periode kedua terpilih melalui pilkada secara langsung. Kebijakan yang positif adalah transparasinya penggunaan keuangan APBD Kota yang dilaporkan secara terbuka melalui media agar rakyat bisa ikut mengontrol. Serta kebijakan yang langsung diterima warganya adalah adanya THR kepada sekretaris, bendahara dan ketua RT se kota Semarang. Serta kebijakan kebijakan lain dalam upaya menarik investasi. Namun dari semua itu masih ada kekurangan juga dan tidak puasnya rakyat adalah penanganan masalah Rob yang melanda kota bagian bawah serta kesan penataan kota yang semrawut dan gelap diwaktu malam. Ruang terbuka untuk santai masyarakat hampir tidak ada serta tempat kunjungan wisata yang bisa menjadi icon Semarang tidak ada kecuali Tugu Muda dan Lawang Sewu.

 

 

Pak Bibit Waluyo, terpilih melalui pilkada langsung. Terpilihnya ini berkat membeli tiket dengan kendaraan PDIP dan berpasangan dengan Rustriningsih sebagai pendulang suara pasangan ini. Dengan program Bali Ndesonya kebijakan Pak Bibit pada tahun pertama ini terjadi ketidak serasian dengan Wakilnya, namun sudah cepat diantisipasi agar tidak berlarut larut. Program Bali Ndeso inilah yang menjadi salah satu daya tarik masyarakat dalam memilihnya. Kelebihan pak Bibit Waluyo ini sederhana dan menggalakkan kedisiplinan terutama dikalangan pegawai di jajarannya. Sifatnya terbuka ceplas ceplos apa adanya. Namun ada kekurangan juga dalam menerapkan kebijakan. Sehingga berakibat menjauhnya stake holder kalau tidak segera diperbaiki akan menjadi preseden yang tidak baik. Sebagai contoh setiap ada acara dari dunia usaha atau dari akademisi untuk audiensi beliau tidak menghadirinya, sehingga ada pameo pak Bibit nya lagi bali ndeso.

Dari contoh diatas adalah sebagian kecil saja yang telah diketahui masyarakat. Kritikan gubernur mengenai infrastruktur kota Semarang baik itu Bandara, Pelabuhan dan penataan kota didak perlu diteruskan. Karena salah satu Perusda Jateng PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah andil dalam pengelolaan Bandara yang merupakan domain pemprov Jateng. Untuk itu perlu ada pihak pihak untuk menjembatani perseteruan ini sehingga tidak mengganggu program pembangunan daerah yang ada. Sekiranya wakil wakil rakyat yang duduk di Dewan bisa menginisiasi.