Baru baru ini kita dikejutkan kembali sensasi komisioner KPK atas penetapan Komjen Budi Gunawan yang melanggar UU Tipikor pasal 12 a dan pasal 5. Padahal sebelumnya KPK juga beberapa kali menetapkan tersangka kepada beberapa pejabat sebelumnya yang hingga kini tak ada kelanjutannya. Komisioner KPK sekarang ini sepertinya kalap atau terpengaruh arus politik yang sedang berkembang. Dukungan pemberantasan korupsi tetap dilakukan akan tetapi bilamana langkah seperti penetapan Komjen Budi Gunawan sekarang menjadi menurun kepercayaan terhadap lembaga KPK. Apalagi kasus yang disangkakan merupakan rekening gendut dan belum pernah ada pemanggilan tersangka atas yang disangkanya. Permainan apa ini menjadi pertanyaan banyak orang saat ini. KPK telah terjerumus permainan politik dan melenceng dari tugasnya sebagai pemberantas korupsi. Seperti yang telah diberitakan di media Budi Gunawan bertanya tanya soal penetapan dirinya menjadi tersangka. Masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut alasan KPK menetapkan kasus ini yang secara mendadak apalagi menjelang fit and proper test oleh Komisi III DPR RI. Banyak komen komen yang tidak terarah atas pemberitaan tersebut karena terbawa emosional seseorang.

Keseriusan KPK saat ini terus diuji, dampak dari klausul grafitikasi di daerah. Banyak kepala daerah pada saat meresmikan suatu acara atau kegiatan dan mendapatkan buah tangan dari pihak warga sebagai ucapan terima kasih. Kepala daerah tersebut takut menerima walaupun pemberian hadiah berupa tanaman bunga. Kepala daerah tersebut takut menerimanya karena bisa dijerat pasal gratifikasi oleh KPK. Juga pada suatu acara peresmian sang kepala daerah mendapatkan ucapan terima kasih berupa kain pun ditolak oleh sang kepala daerah karena takut dilaporkan mendapatkan gratifikasi.